DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna ke-23 tentang jawaban Bupati Grobogan atas pemandangan fraksi terhadap penyertaan modal Badan Usaha Milik daerah (BUMD) tahun 2023. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H Sugeng Prasetyo SE MM, Senin (27/6), dihadiri langsung Bupati Hj Sri Sumarni SH MM, dan dihadiri secara virtual anggota Forkopimda, Sekda beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, para Kabag Setda, para Camat dan para Direktur BUMD setempat
Dalam penjelasannya, Bupati mengatakan, rencana penyertaan modal telah didasarkan pada analisis investasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek terkait kelayakan penyertaan modal yang akan dilakukan. Dengan hasil analisis, penyertaan modal kepada BUMD tersebut layak untuk dilaksanakan atau diberikan, sehingga bukan merupakan kebijakan yang dipaksakan.
Berkaitan dengan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Jateng, bupati menjelaskan bahwa BUMD tersebut merupakan perusahaan penjaminan kredit, sehingga tidak menyalurkan kredit secara langsung kepada masyarakat, melainkan hanya melakukan penjaminan kredit. Pada tahun 2022, total penjaminan kredit yang telah dilakukan oleh PT Jamkrida Jateng di Kabupaten Grobogan tercatat sebesar Rp 308.320.700.000.
“Pada dasarnya PT Jamkrida Jateng didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, tapi mampu menjadi pemicu bagi UMKM dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, harus menjadi pertimbangan kita bersama pula bahwa selain dividen yang akan kita peroleh, terdapat manfaat lain pula yang akan didapatkan, di antaranya membantu UMKM di Kabupaten Grobogan sehingga semakin banyak yang dapat mengakses ke perbankan karena kreditnya dijamin oleh PT Jamkrida Jateng serta sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, berdaya saing dan mandiri,” terang bupati.
Selanjutnya penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, salah satu peruntukannya akan digunakan untuk program hibah sambungan rumah (SR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pola penggantian biaya dari Pemerintah Pusat. “Sebagaimana kita ketahui bahwa program SR bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan program Pemerintah untuk menuju 100 – 0 – 100. Program ini pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1.000 SR,” ungkapnya.
Adapun penyertaan modal dari Pemkab Grobogan yang akan diterima oleh PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) tahun 2023, kata bupati, direncanakan untuk ekspansi kredit dengan penyaluran dana kredit untuk UMKM. Adapun rencana dividen Perseroda pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.050.000.000.
Selanjutnya berkaitan dengan rencana penyertaan modal kepada Perumda Purwa Aksara pada Tahun 2023 mendatang, direncanakan untuk penambahan modal usaha terutama untuk perdagangan dan percetakan. Adapun rencana dividen Perumda Purwa Aksara kepada Pemkab Grobogan tahun 2023 sebesar Rp 59.193.750. (Yuni)
