DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

DPRD Grobogan telah menetapkan pokok-pokok pikiran (Pokir) permasalahan pembangunan tahun 2022. Penetapan dilakukan melalui rapat paripurna yang dimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto SSos, di ruang Rapat Parupirna I, Jumat (5/3). Menurut Agus Siswanto, Pokir DPRD disusun dan ditetapkan untuk dijadikan acuan dalam meletakkan Dasar Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pokir tersebut merupakan hasil penjaringan, penyerapan dan aspirasi masyarakat oleh anggota Dewan melalui beberapa cara. Antara lain penyampaian aspirasi secara langsung di DPRD melalui rapat kerja dengan OPD, hasil rapat dengar pendapat umum dan hasil kunjungan kerja dalam daerah melalui Komisi-Komisi yang ada, serta hasil kunjungan kerja ke lapangan secara berkala berupa kegiatan Reses. “Termasuk di dalamnya berasal dari aduan masyarakat. Sehingga sebagai Wakil Rakyat punya tanggungjawab secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihannya,” ujarnya.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pasal 78, bahwa penyusunan rancangan awal RKPD salah satunya mencakup penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Di mana DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok- pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan dokumen perencanaan pembangunan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar dengan RPJMD Kabupaten Grobogan yang bersumber dari berbagai masukan, khususnya konstituen dari masing-masing Daerah Pemilihan Anggota DPRD untuk menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Pokok-pokok pikiran DPRD memiliki peran penting baik dari sisi muatan substansi materi, maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Bupati, karena berpengaruh terhadap mekanisme penyusunan dokumen-dokumen turunan berikutnya, khususnya penyusunan RKPD dan APBD,” terang Agus.

Disebutkan, permasalahan pembangunan yang merupakan hasil telaah Pokir Dewan tentang kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2022, antara lain masalah Pendidikan, banyak Gedung Sekolah, sarana dan prasarana belum memadai dan dalam kondisi rusak, termasuk Sekolah di bawah Kementerian Agama, serta TPQ/TPA, Madin, Pondok Pesantren dan Yayasan Keagamaan. Bidang Kesehatan, perlu ditingkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas. Bidang infrastruktur jalan, permukiman dan lingkungan hidup juga masih perlu ditingkatkan.

Para   pelaku UMKM, Koperasi dan Unit-unit Usaha perlu mendapat perhatian bantuan terutama masalah permodalan. Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier, sumur gali sawah dan pembuatan embung untuk Kelompok-kelompok Tani guna ketersediaan pengairan lahan pertanian. (Pubdok-Setwan)