Peraturan DPRD

Tata Tertib DPRD

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

  1. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Grobogan, dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud;
  2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
  1. KETENTUAN UMUM
  2. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD
  3. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD
  4. HAK DAN KEWAJIBAN
  5. KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
  6. FRAKSI
  7. ALAT KELENGKAPAN DPRD
  8. PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
  9. TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
  10. PENETAPAN APBD
  11. PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
  12. PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
  13. PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN BUPATI / WAKIL BUPATI
  14. KODE ETIK
  15. LARANGAN DAN SANKSI
  16. PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
  17. PENYIDIKAN
  18. PELAKSANAAN KONSULTASI
  19. PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRA MASYARAKAT
  20. SISTEM PENDUKUNG DPRD
  21. PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
  22. SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
  23. TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK
  24. KETENTUAN PENUTUP

Kode Etik DPRD

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

  1. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah,yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya serta untuk menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada Negara, masyarakat dan konstituenya, perlu adanya kode etik;
  2. Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti ;
  3. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Grobogan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 telah menyetujui Rancangan Peraturan DPRD kabupaten Grobogan tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Grobogan ;
  4. Bahwah untuk maksud tersebut huruf c diatas, berdasarkan pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perli ditetapkan dengan Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Tenteng Kode Etik DPRD Kabupaten Grobogan.

1.  KETENTUAN UMUM

2.  SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA

3.  TATA KERJA ANGGOTA DPRD

4.  HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA, MITRA KERJA DAN PENYELENGGARA NEGARA DI LUAR DPRD

5.  PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

6.  PERJALANAN DINAS

7.  IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH

8.  KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN

9.  RAHASIA

10. KEWAJIBAN ANGGOTA

11. LARANGAN ANGGOTA

12. HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DI LAKSANAKAN ANGGOTA

13. SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

14. REHABILITASI

15. KETENTUAN PENUTUP