DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

  1. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Grobogan, dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud;
  2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
  1. KETENTUAN UMUM
  2. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD
  3. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD
  4. HAK DAN KEWAJIBAN
  5. KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
  6. FRAKSI
  7. ALAT KELENGKAPAN DPRD
  8. PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
  9. TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
  10. PENETAPAN APBD
  11. PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
  12. PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
  13. PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN BUPATI / WAKIL BUPATI
  14. KODE ETIK
  15. LARANGAN DAN SANKSI
  16. PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
  17. PENYIDIKAN
  18. PELAKSANAAN KONSULTASI
  19. PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRA MASYARAKAT
  20. SISTEM PENDUKUNG DPRD
  21. PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
  22. SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
  23. TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB DAN KODE ETIK
  24. KETENTUAN PENUTUP