Tentang DPRD

  1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah.
  2. Sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk suatu Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.
  1. Legislasi, diwujudkan dalam mem-bentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah
  2. Anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah
  3. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan ter-hadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Hak DPRD

  1. Interpelasi. Menggunakan usulan sekurang-kurangnya (5) lima orang anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis mengenai kekayaan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
  2. Angket. Sekurang-kurangnya (5) lima orang Anggota DPRD dapat menggunakan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan Masyarakat.

Selain Hak diatas, Anggota DPRD juga mempunyai hak antara lain :

  1. Menggunakan rancangan Peraturan Daerah
  2. Menggunakn pertanyaan
  3. Menyampaikan usul dan pendapat
  4. Memilih dan dipilih.
  5. Membela diri
  6. Imunitasi
  7. Protokoler
  8. Keuangan dan Administrative

Kewajiban DPRD

  1. Mengamalkan Pancasila
  2. Melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia agar dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
  3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
  4. Mempertahankan dan memelihara Kerukunan Nasional dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah
  5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
  6. Menyerap, Menghimpun, Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
  7. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
  8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dari daerah pemilihannya
  9. Mentaati peraturan tata tertib DPRD, kode etik dan Sumpah / Janji Anggota DPRD
  10. Menjaga etika norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait
  1. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala daerah untuk mencapai tujuan bersama.
  2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah.
  4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur.
  5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
  6. Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi
  7. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang