Badan Anggaran DPRD Grobogan memberi apresiasi atas raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun laporan keuangan Pemkab Grobogan 2020. Semua fraksi pun menyetujui laporan keuangan tersebut.
Meski demikian Banggar meminta agar pemkab melaksanakan dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada OPD terkait. Saran tersebut diberikan saat rapat kerja badan anggaran terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Grobogan 2020 di ruang paripurna saru di DPRD Kabupaten Grobogan Senin (28/6)
Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan sesuai dengan laporan fraksi di DPRD Grobogan, semuanya menyetujui raperda tersebut. Fraksi itu terdiri dari PDI-P, PKB, Gerindra, PPP, Hanura, Kary Sejahtera, dan Demokrat Amanat Berkarya. Selain itu dewan juga meminta agar sisa lebih penggunaan anggaran 2020 diprioritaskan penggunaannya untuk penanganan Covid-19. Termasuk pemulihan ekonomi masyarakat. “Banggar juga meminta kepada pemkab melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyertaan modal daerah kepada BUMD,” ujarnya.
Agus menambahkan, BUMD harus dapat melakukan terobosan dan inovasi. Sehingga dapat menambah deviden ke pemerintah daerah. Dia mencontohkan seperti Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma agar meningkatkan pelayanan. Menurutnya kelancaran pembayaran pelanggan dipenuhi oleh tingkat kepuasan masyarakat atas layanan air minum. Selain itu agar bisa mengedepankan upaya persuasif dalam menghadapi pelanggan yang terlambat membayar (Yuni)
