Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengunjungi Kabupaten Grobogan untuk mempelajari Penanganan Covid-19, baru-baru ini. Rombongan tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul Supriyadi, dan diterima Anggota Komisi D DPRD Grobogan Rizky Bintang Fauzi dan Ali Farkan, SE. Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul Supriyadi mengatakan pihaknya ingin mengetahui proses penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.
Tak hanya bantuan dari Kementrian dan Pemerintah Provinsi, penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten juga ingin diketahuinya.
‘’Ternyata bantuan dari berbagai sumber itu sudah tersalurkan dengan baik. Semua Warga terdampak sudah mendapatkan bantuan secara merata,” ujar Supriyadi. Menurutnya, persoalan data yang tidak valid menjadi masalah awal. Sumber data yang tidak terpadu membuat Pemerintah kesulitan untuk menyalurkan bantuan tepat sasaran, Akibatnya, terjadi gejolak di masyarakat bawah.
‘’Kami harus membuat data terpadu seperti yang dilakukan Kabupaten Grobogan. Data terpadu dengan mengkombinasikan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, BPS, dan OPD lainnya,” ujarnya.
Supriyadi mengungkapkan, di Kabupaten Gunung Kidul masih ada sekitar 15 ribu orang yang belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Mereka adalah para Pelaku Usaha, UMKM, Pengusaha Lokal, dan warga terdampak Covid-19 lainnya.
‘’Akibat Pandemi ini, tidak hanya warga miskin saja yang terdampak. Hampir semua elemen masyarakat, semua jenis usaha juga kena dampaknya. Setelah kami teliti lagi, ada 15 ribu orang yang belum masuk DTKS, dan jika dihitung hasil Refocussing mencapai Rp 10,5 milyar,” jelasnya. Sementara, Anggota Komisi D DPRD Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, saat ini Pemkab Grobogan didorong untuk menggerakan program pemulihan perekonomian.
DRPD Grobogan juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyertaan Modal. ‘’Kami mendukung langkah pemulihan perekonomian. Sebelumnya, DPRD Grobogan sudah membentuk Pansus Penyertaan Modal pada BUMD yang bertujuan untuk pemulihan perekonomian ini.
Masyarakat pemilik usaha kami arahkan bisa memanfaatkann yaitu,” kata Politisi Anggota DPRD Grobogan temuda itu. Anggota Komisi D DPRD Grobogan Ali Farkan, SE dari fraksi PPP berharap pelaku UMKM dan Usaha Lokal bisa memanfaatkan program bantuan modal, salah satunya Bank Purwa Artha yang merupakan milik Pemkab Grobogan.‘’Meski ini tidak langsung kesasaran, kami harap para pelaku usaha ini bisa memanfaatkannya,” tambahnya.
