DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

Details

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 Bupati Grobogan, dalam Rapat Paripurna, Rabu (14/4). Rapat yang di Pimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Ir. HM. Nurwibowo, M.Si dihadiri Plh Bupati Grobogan Dr. Ir. HM. Sumarsono, M.Si, Kepala OPD terkait, Kabag Setda terkait, Sekretaris DPRD dan para Kabag Sekretariat DPRD. Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) 1 Tahun 2021 DPRD Kabupaten Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, Pansus I menyetujui dan menyepakati hasil pembahasan Rapat Pansus I Tahun 2021 DPRD Kabupaten Grobogan menjadi rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 Bupati Grobogan.

“Pansus I memberikan catatan kepada Bupati Grobogan beserta Jajarannya agar benar-benar memperhatikan dan melaksanakan hasil rekomendasi ini guna perbaikan pelaksanaan Pemerintahan ke depannya. Pemkab agar tidak hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga pada pendidikan, kesehatan, serta pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, karena letak kemajuan suatu Daerah ada pada Sumber Daya Manusia yang mengelola,” tegasnya.

Politisi muda dari PDI Perjuanan ini juga berharap Pemkab Grobogan agar lebih cermat dalam merencanakan kegiatan dan penganggarannya, dengan memperhatikan dan mengkaji kebutuhan masyarakat serta efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran. Usai dibacakan laporan Pansus I, Pimpinan Rapat Paripurna Ir. HM. Nurwibowo, M.Si kemudian menawarkan kepada seluruh Anggota Dewan dan Fraksi untuk memberikan persetujuan. Seluruh Anggota Dewan pun menyetujui LKPJ Bupati 2020 dengan beberapa catatan.

Catatan tersebut antara lain tentang target pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp.2.525.449.733.189, terealisasi Rp.2.528.344.640.296 (100,11 %), atau turun Rp.53.094.874.906 dibandingkan realisasi Tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2.581.439.515.202. Saran Dewan, optimalisasi pengelolaan pendapatan Daerah dengan mensinergikan program-program intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan PAD, khususnya pada perluasan byek-obyek retribusi Daerah. Juga perlu adanya perbaikan pada saluran penerimaan pendapatan Daerah antara lain melalui platform yang lebih luas dibanding Bank Milik Daerah.

Tentang Anggaran Belanja berdasarkan perubahan APBD Kabupaten Grobogan 2020 sebesar Rp.2.612.667.067.943, terealisasi Rp.2.511.268.625.929, atau 96,12 %. Berkurangnya Anggaran Belanja Daerah dikarenakan adanya kebijakan Refocussing dan Realokasi Anggran untuk penanganan Covid-19. Juga karena komposisi belanja langsung dan tidak langsung belum ideal, dimana porsi belanja tidak langsung masih lebih besar dari belanja langsung.

Saran Dewan, perlu adanya keterlibatan DPRD dalam proses Refocussing dan Realokasi APBD untuk penanganan Covid-19, sehingga dapat terlaksana fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan Anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan penanganan Covid-19. Pemkab Grobogan juga harus berorientasi pada pembangunan yang berdampak pada perekonomian bukan pada administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, salah satunya dengan memangkas biaya belanja rutin seperti honorarium ASN untuk pelaksanaan tugas-tugas yang telah sesuai tugas pokok dan fungsi. (Yuni-Humas Setwan)

Details

KOMISI A DPRD Kabupaten Grobogan memantau persiapan pengisian Perangkat Desa di Kecamatan Pulokulon. Dalam pemantauan tersebut, rombongan Komisi yang membidangi masalah Pemerintahan tersebut diPimpin Ketua Komisi A Musapak, SH, diikuti Kasi Pemerintahan Kecamatan Pulokulon dan pengurus Paguyuban Kepala Desa Demang Manunggal Kecamatan Pulokulon.

Tujuan Komisi A melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Pulokulon untuk memantau dan mengetahui sejauh mana tahapan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa. Setidaknya ada 11 Desa di Kecamatan Pulokulon yang akan melakukan pengisian Perangkat Desa Tahun 2021 ini,” ujar Ketua Komisi A Musapak, saat Memimpin Rombongan, pekan lalu.

Dikatakan, Pemerintah Desa yang ingin mengisi kekosongan Perangkat Desa harus mengajukan permohonan tertulis kepada BPD terkait persetujuan tambahan tunjangan bagi Perangkat Desa baru, juga harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Camat setempat dan mengadakan penjajagan kerja sama dengan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Camat.

“Ternyata semua Kepala Desa di Kecamatan Pulokulon mengaku telah menerima Sosialisasi tentang Petunjuk Tehnis Pengisian Perangkat Desa yang dilaksanakan pada Februari 2021. Hingga sekarang semua Desa telah mengajukan Izin Pengisian Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat berangkutan,” terang Musapak.

Meski demikian, berkas yang dikirim kepada Camat belum semuanya lengkap. Karena pengajuan izin harus disertai dengan Peraturan Desa (Perdes) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa, Perdes tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, daftar Perangkat Desa yang ada, kekosongan Formasi Jabatan, dan alasan pengisian Perangkat Desa.  "Kami juga menanyakan kesiapan Anggaran yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa oleh Pemerintah Desa setempat melalui APBDes Tahun 2021. Sedangkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi harus Perguruan Tinggi yang sudah berakreditasi A. Hingga saat ini tinggal menunggu penyusunan MoU,” tambah Musapak.

Usai di Kecamatan Pulokulon, Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan melanjutkan Kunjungan Kerja ke Desa Panunggalan. Berdasarkan keterangan Kades setempat, di Desa Panunggalan ada kekosongan Formasi dua Jabatan Perangkat Desa. Yaitu Kasi Pelayanan dan Kasi Umum. Pihak Panitia setempat mengaku telah menyusun inventarisasi Perdes tentang SOTK Pemerintah Desa. Desa tersebut telah membuat Perdes tentang Pengelolaan Kekayaan Desa dan disetujui oleh BPD untuk menambah tunjangan Perangkat Desa baru.

Dalam kesempatan itu, Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan minta kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan yang saat ini tengah mempersiapkan pengisian Perangkat Desa agar dalam pelaksanaannya berpedoman regulasi yang sudah ada, dan semua tahapan yang ada harus dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ada. “Sehingga diharpakan bisa menghasilkan Perangkat Desa yang kredibel, dan nantinya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya,” harap Musapak. (Yuni - Humas Setwan)

Details

DPRD Kabupaten Grobogan telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Laporan Keuangan Pemeriuntah Daerah (LKPD) selama empat hari di sebuah hotel di Kota Solo. Bintek diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan menghadirkan beberapa narasumber berkompeten. “Tujuan mengikuti Bimtek ini agar para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan agar lebih bisa memahami dan mendalami tugas-tugsanya terkait masalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Agus Siswanto, S.Sos, didampingi Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan Drs Padmo, MH, sepulang dari Bintek. Dijelaskan, Bintek dengan tema ‘Peran DPRD Dalam Menyikapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Dasar melakukan Bintek tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 tentang orientasi dan pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta surat edaran Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor 895.3/4007/BPSDM perihal pelaksanaan pendalaman tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru (TAKB). Disebutkan Sekretaris DPRD Drs. Padmo, MH, ada lima materi dalam Bintek tersebut.

Pertama, materi tentang Public Speaking. Yaitu agar para Pimpinan dan Anggota DPRD mampu bagaimana cara berbicara dengan baik di depan publik.

Kedua, materi tentang pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagai narasumber Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali, SE.MM.Ak.CA. Tujuannya agar para Pimpinan dan Anggota Dewan mampu memahami bagaimana mekanisme pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ketiga, materi tentang peran DPRD dalam menyipaki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan narasumber Dr. Mulyanto, ME. Diharapkan peserta mampu memahami bagaimana mengoptimalkan peran DPRD dalam menyikapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Keempat, materi tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2020. Sebagaimana narasumber Dr. Mulyanto, ME. Diharapkan para peserta mampu memahami bagaimana Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2020.

Dan kelima, materi tentang Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan internal DPRD tentang peran DPRD dalam menyikapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Diskusi ini diPimpin langsung oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan. Dalam diskusi ini para peserta mampu menyimpulkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh narasumber. "Setiap meteri, juga dilakukan diskusi dan tanya jawab oleh peserta. Tujuannya untuk mematangkan dan pemahaman isi meteri yang telah disampaikan oleh narasumber,” tambah Sekretaris DPRD Kabupaten Grobogan Drs. Padmo, MH. (Pubdok-Setwan)

Details

DPRD   Grobogan,   Kamis   (18/3),   membentuk Pansus I tahun 2021 tentang  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati  Grobogan  tahun  anggaran  2020.  Rapat  dipimpin  Ketua  DPRD  Agus Siswanto,  S.Sos  dihadiri  Bupati  Hj. Sri   Sumarni,  SH. MM,  Forkopimda  Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwodadi,  Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif, Ketua dan Sekretaris KPUD setempat. “Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 71 ayat 3, Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 20 ayat   1 dan 2 tentang   laporan   dan   evaluasi   penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,   maka DPRD wajib membahas LKPJ Bupati dalam waktu 30 hari untuk memberikan catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

Dengan dasar inilah DPRD membentuk Pansus. Ada 15 Anggota Pansus yang berasal dari perwakilan masing-masing Fraksi. Sebagai Ketua H. Musapak, SH dan Wakil Ketua H. Firman Tri, H, S.Farm, Apk,”  ujar Ketua DPRD Agus Siswanto, S.Sos. Sebelum dibentuk Pansus, Bupati menyampaikan Laporan   Keterangan Pertanggungajawab Akhir Tahun Anggaran 2020. Antara lain tentang pelaksanaan pembangunan dan realisasi APBD 2020. Dijelaskan Bupati, bencana pandemi Covid-19 di awal Tahun 2020 membuat kebijakan Keuangan Daerah mengalami perubahan dari yang telah direncanakan sebelumnya dalam RKPD 2020. Refocussing dan Realokasi Anggaran perlu dilakukan sebagai bentuk respon Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Anggaran belanja 2020 disebutkan dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19  sebesar Rp. 124.192.510.913 yang digunakan untuk menangani 2 prioritas. Yaitu penanganan kesehatan, dialokasikan sebesar Rp. 77.002.514.913, terealisasi sebesar 92,54 %. Kemudian untuk penanganan dampak ekonomi, dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 47.189.996.000 terserap sebesar 99,16 %. Mengenai realisasi APBD 2020, target pendapatan sebesar Rp. 2.525.449.733.189, terealisasi sebesar 100,11 %, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,84 %, Dana Perimbangan 59,70 %, dan lain-lain. Pendapatan Daerah yang sah 26,46 %. Alokasi belanja daerah sebesar Rp 2.612.667.067.943, terealisasi sebesar 96,12 %, dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar 61,03 % dan Belanja Langsung 38,97 % dari total Realisasi Belanja Daerah.

Berdasarkan perhitungan Realisasi APBD Tahun 2020, jelas Bupati, terdapat surplus sebesar Rp 17.076.014.367, dan Pembiayaan Netto sebesar Rp 86.103.674.404, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 103.179.688.771. Tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selama Tahun 2020, Pemkab Grobogan melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan Pemerintahan, dengan Anggaran Rp 1.023.247.956.598, terealisasi 95,64 %. Pemkab Grobogan Tahun 2020 menerima tugas pembantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, serta dari Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp 15.966.267.000, terserap 98,93%.

“Berkat kerja keras semua pihak dan komitmen bersama, Tahun 2020 Grobogan mendapatkan sepuluh prestasi dan penghargaan baik di tingkat provinsi maupun nasional,” tambah Bupati. (Pubdok-Setwan)

  1. DPRD GROBOGAN TETAPKAN POKIR DAFTAR PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 2022
  2. DPRD GROBOGAN AKAN LAKUKAN BINTEK PENGANGGARAN 2022
  3. RAPAT PARIPURNA KE-3 DAN KE-4 TS 2021 MASA SIDANG KE-I DPRD KABUPATEN GROBOGAN
  4. RAPAT PARIPURNA KE-2 TS 2021 MASA SIDANG KE-I "PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN ATAS RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020-2040
  5. RAPAT PARIPURNA KE – I TAHUN SIDANG – 2021 MASA SIDANG KE – I DPRD KABUPATEN GROBOGAN

Back to Top

© DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan 2021