Dewan Dengarkan Jawaban Bupati LKPj APBD 2020
- Details
- Written by admin 2 dprd
DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan )awaban Bupati Sri Sumarni atas pandangan umum dewan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Grobogan 2020. Rapat paripuma yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo kemarin itu, mendengarkan pendapat dari ketujuh fraksi.
“Jawaban bupati ini, menjawab dari penyampaikan saran, pendapat, pertanyaan, dan permintaan penjelasan berkaitan dengan materi raperda," kata Sugeng Prasetyo.
Dikatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Grobogan 2020 mekanismenya telah diatur dalam Pasal 20 Ayat (l) Peraturan DPRD Grobogan Nomor l Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Grobogan. Pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas oleh Badan Anggaran (Bangar)
“Untuk itu kepada Badan Anggaran kami minta untuk dapat menggunakan waktu pembahasan secara optimal," ujarnya
Bupati Sri Sumarni dalam laporannya menyampaikan, menanggapi pertanyaan, imbauan, saran, dan masukan dari para anggota dewan melalui fraksi-fraksi, akan diperhatikan guna perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Guna terselenggaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan yang lebih baik.
Dia menjabarkan, realisasi pendapatan yang secara umum terpenuhi dengan capaian realisasi 100,14 persen. Objek pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dapat memenuhi target.
Pendapatan di Dinas Peker jaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terealisasi Rp 82, 6 juta dari anggaran setelah perubahan Rp 25 juta. Pencapaian lebih besar dari anggaran, disebabkan adanya peningkatan uji laboratorium atas pembangunan konstruksi di desa yang menggunakan betonisasi.
Pendapatan di Dinas Komunikasi dan Informatika terealisasi Rp 463, 8 juta atau 115,95 persen dari anggaran setelah perubahan Rp 400 juta. Pencapaian lebih besar dari anggaran ini, karena ada penambahan menara telekomunikasi base transceiver station (BTS).
Tetapi ada realisasi pendapatan belum terpenuhi. Seperti Dinas Kesehatan terealisasi Rp 69,6 juta atau hanya 87,78 persen dari anggaran setelah perubahan Rp 79,3 juta. ”Target ini tidak terpenuhi karena ada penurunan tingkat hunian di puskesmas rawat inap selama pandemi Covid19. Juga penurunan kapitasi yang diterima puskesmas terkait penghapusan kepesertaan JKN oleh pemerintah pusat. Penghapusan ini karena duplikasi kepesertaan dan karena sudah bukan lagi masuk kriteria keluarga miskin," ungkapnya.
OPD lain, BPPKAD hanya Rp 54,3 juta atau 56,63 persen dari anggaran setelah perubahan Rp 80 juta. Target tidak terpenuhi karma ada beberapa rumah dinas yang rusak atau tidak ditempati. Juga ada pengalihan beberapa sewa yang semula penyetorannya di BPPKAD, dialihkan pembayarannya ke OPD aset itu dicatat.
Sementara untuk belanja dan transfer 96,12 persen. Rinciannya, belanja pegawai 94,42 persen yang salah satu penyebabnya pada perencanaan tahun anggaran 2020 telah memasukkan gaji dan tunjangan ASN dan PPPK. Meski demikian sampai akhir 2020 belum ada pengangkatan tenaga PPPK, sehingga gaji dan tunjangan yang dialokasikan tidak terserap. Di samping itu, pada komponen gaji semua OPD sesuai ketentuan terdapat komponen accres yang merupakan penyediaan apabila ada perubahan gaji pada ASN.
“Belanja barang dan jasa juga tak terserap maksimal karena adanya pandemi Covid-I9 menyebabkan beberapa kegiatan batal dilaksanakan," terangnya.
Dijelaskan, pada belanja modal adalah satu yang menyebabkan realisasi kurang maksimal, karena nilai kontrak merupakan hasll proses pengadaan baik melalui tender maupun nontender. Jadi, ada sisa pagu anggaran yang berasal dari sisa pengadaan.
Sedangkan tentang penggunaan SILPA 2020 pada 2021 Rp 103,1 miliar, Rp 45,8 miliar merupakan sisa anggaran 2020 yang harus dianggarkan kembali di 2021. Hal itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Sisa Rp 57,3 miliar merupakan anggaran yang bisa digunakan untuk penambahan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan,” imbuhnya. (Yuni)
Fraksi PPP Minta Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19
- Details
- Written by admin 2 dprd
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Grobogan prihatin dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Grobogan. Masyarakat dan pemerintah daerah diminta tak lengah menghadapi pandemi covid-19
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PPP, Budi Prihdiyono dalam penyampaian pemandangan umum di rapat paripurna DPRD Grobogan belum lama ini. Pada kesempatan itu, pihaknya meminta semua pihak tidak terlena dan tetap melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
“Kasus di beberapa daerah mengalami peningkatan yang luar biasa, khususnya di Kabupaten Kudus. Ini juga sudah menjalar ke beberapa daerah. Kami imbau agar pemerintah daerah dan masyarakat tidak lengah apalagi terlena,” katanya
Dikemukakan, pihaknya juga prihatin pada masa pandemi ini, perjudian yang meresahkan. Pemerintah daerah dan para penegak hukum untuk menghentikan aktivitas itu. “Kami harap tidak ada perjudian di Kabupaten Grobogan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar menghentikan dan menindak pelaku perjudian,” ujarnya
Adapun, juru bicara Fraksi Karya Sejahtera, Ahmad Sidik mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada 2020 meningkat 4,5 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan itu merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Untuk mencegah penyebaran virus, dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Belum lagi, terjadi pengurangan pekerja di sektor swasta.
“Angka kemiskinan juga meningkat dari 11,77 persen (2019) menjadi 12,46 persen (2020). Walau pemerintah sudah mengalihkan anggaran belanja daerah untuk menanggulangi dampak ekonomi, angka kemiskinan masih tinggi,” ucap Ahmad Sidik.
Pada kesempatan itu, Ahmad Sidik meminta penjelasan jumlah penerima bantuan dari pemerintah daerah yang terkena dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Grobogan. Ia juga meminta penjelasan langkah-langkah yang diambil untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran (Yuni)
Semua Fraksi Setujui Laporan Keuangan Pemkab 2021
- Details
- Written by admin 2 dprd
Badan Anggaran DPRD Grobogan memberi apresiasi atas raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun laporan keuangan Pemkab Grobogan 2020. Semua fraksi pun menyetujui laporan keuangan tersebut.
Meski demikian Banggar meminta agar pemkab melaksanakan dan menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada OPD terkait. Saran tersebut diberikan saat rapat kerja badan anggaran terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Grobogan 2020 di ruang paripurna saru di DPRD Kabupaten Grobogan Senin (28/6)
Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan sesuai dengan laporan fraksi di DPRD Grobogan, semuanya menyetujui raperda tersebut. Fraksi itu terdiri dari PDI-P, PKB, Gerindra, PPP, Hanura, Kary Sejahtera, dan Demokrat Amanat Berkarya. Selain itu dewan juga meminta agar sisa lebih penggunaan anggaran 2020 diprioritaskan penggunaannya untuk penanganan Covid-19. Termasuk pemulihan ekonomi masyarakat. "Banggar juga meminta kepada pemkab melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyertaan modal daerah kepada BUMD," ujarnya.
Agus menambahkan, BUMD harus dapat melakukan terobosan dan inovasi. Sehingga dapat menambah deviden ke pemerintah daerah. Dia mencontohkan seperti Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma agar meningkatkan pelayanan. Menurutnya kelancaran pembayaran pelanggan dipenuhi oleh tingkat kepuasan masyarakat atas layanan air minum. Selain itu agar bisa mengedepankan upaya persuasif dalam menghadapi pelanggan yang terlambat membayar (Yuni)
Komisi A: Perangkat Desa Baru Bisa Segera Layani Masyarakat
- Details
- Written by admin 2 dprd
Komisi A DPRD Grobogan melakukan kunjungan kerja ke empat Desa, di kecamatan Ngaringan, Kamis (24/6). Yaitu di Desa Truwolu, Pendem, Tanjungharjo, dan Ngaringan.
Kegiatan tersebut untuk melihat langsung hasil pengisian pernagkat desa di Desa Pendem, Tanjungrejo dan Ngaringan.
Ketua Komisi A DPRD Grobogan Musapak mengatakan hasil pengisian perangkat desa di Kecamatan Ngaringan mayoritas sudah berjalan baik. Sesuai perbup dan perda. Meski demikian, pihaknya kepada perangkat desa yang terpilih agar segera bekerja layani masyarakat.
Adanya tambahan perangkat desa baru ini diharapkan pelayanan di desa maksimal. Jangan sampai tambah perangkat desa malah pelayanan kurang baik,” kata Musapak.
Kunjungan Komisi A tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi A H. Sukanto, SH, MH.; Sekretaris Komisi A Muhammad Sidiq; anggota Komisi A Subandriyo; dan anggota Komisi A M. Qanniexna BMA. Mereka disambut Camat Ngaringan Widodo Joko Nugroho dan Pj. Kades Truwolu, kepala Desa Pendem, kepala Desa Tanjungrejo, kepala Desa Ngaringan, masing-masing beserta perangkatnya dan panitia pilkades antar waktu Desa Truwolu.
Musapak menambahkan terkait dengan jabatan kepala Desa Truwolu, Kecamatan Ngaringan, untuk sementara diisi Plt sekdes setempat karena Kepala Desa Hariyanto Nugroho meninggal dunia Jumat (26/3) lalu. Pengisian jabatan kepala Desa Truwolu harus segera diisi. Salah satu syaratnya mengumpulkan tokoh yang akan mengikuti Musyawarah Desa sebanyak 10 orang.
“Pengisian ini dari awal kondusif. Dan sampai kahir harus bisa kondusif. Kepada perangkat desa yang baru agar melaksanakan tupoksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Grobogan Sukanto, SH, MH berharap kondusivitas wilayah harus dijaga. Yakni perda dan perbup jangan sampai dilanggar.
“Diharapkan pemilihan kepada Desa Truwolu terselenggara dengan baik, lancar, dan sukses,” terang dia. (Yuni)
