DPRD GROBOGAN SETUJUI APBD 2021 SEBESAR Rp 2,5 TRILIUN
- Details
- Written by admin 2 dprd
| DPRD Grobogan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Grobogan tahun 2021 sebesar Rp 2,5 triliun. Persetujuan tersebut dituangkan dalam naskah persetujuan bersama antara DPRD bersama Bupati Grobogan dalam rapat paripurna ke-32 DPRD Grobogan, yang dipimpin Wakil Ketua Ir HM Nurwibowo MSi, Selasa (17/11). Rancangan Perda APBD tahun anggaran 2021tersebut dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021, beserta kelengkapan dokumen lainnya, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi. Pjs Bupati Grobogan Haerudin SH MH menyatakan, dengan telah diterima dan disetujuinya Rancangan APBD tahun anggaran 2021 oleh DPRD tersebut, maka ia juga menerima dan menyetujui Rancangan APBD Kabupaten GroboganTahunAnggaran 2021 sebagaimana hasil pembahasan. “Selanjutnya, Rancangan Perda APBD tahun anggaran 2021 tersebut dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021, beserta kelengkapan dokumen lainnya, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi. Tujuan diadakan evaluasi adalah agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan atau peraturan daerah lainnya, yang ditetapkan kabupaten. Sehingga di dalam evaluasi tersebut dimungkinkan terdapat saran, masukan, koreksi maupun hal lainnya yang kesemuanya | bertujuan untuk kesempurnaan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021,” jelasnya. Hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh Banggar DPRD bersama dengan eksekutif paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang APBD tahun anggaran 2021 diharapkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan paling lambat minggu kedua bulan Desember 2020. Dalam kesempatan itu, Pjs Bupati Grobogan secara ringkas menyebutkan Rancangan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.569.928.628.138,00, Belanja Daerah sebesar Rp 2.523.117.694.115,00. Kemudian Pembiayaan Daerah, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 26.499.002.977,00, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 73.309.937.000,00. Sehingga Pembiayaan Netto Minus sebesar Rp 46.810.934.023,00. Selanjutnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah setelah pembiayaan Netto sebesar Rp.0,00. (Yuni) |
TANGANI COVID - 19, GUNUNG KIDUL BELAJAR KE GROBOGAN
- Details
- Written by admin 2 dprd
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengunjungi Kabupaten Grobogan untuk mempelajari Penanganan Covid-19, baru-baru ini. Rombongan tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul Supriyadi, dan diterima Anggota Komisi D DPRD Grobogan Rizky Bintang Fauzi dan Ali Farkan, SE. Ketua Komisi D DPRD Gunung Kidul Supriyadi mengatakan pihaknya ingin mengetahui proses penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19. Tak hanya bantuan dari Kementrian dan Pemerintah Provinsi, penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten juga ingin diketahuinya. ‘’Ternyata bantuan dari berbagai sumber itu sudah tersalurkan dengan baik. Semua Warga terdampak sudah mendapatkan bantuan secara merata,” ujar Supriyadi. Menurutnya, persoalan data yang tidak valid menjadi masalah awal. Sumber data yang tidak terpadu membuat Pemerintah kesulitan untuk menyalurkan bantuan tepat sasaran, Akibatnya, terjadi gejolak di masyarakat bawah. ‘’Kami harus membuat data terpadu seperti yang dilakukan Kabupaten Grobogan. Data terpadu dengan mengkombinasikan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, BPS, dan OPD lainnya,” ujarnya. Supriyadi mengungkapkan, di Kabupaten Gunung Kidul masih ada sekitar 15 ribu orang yang belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Mereka adalah para Pelaku Usaha, UMKM, Pengusaha Lokal, dan warga terdampak Covid-19 lainnya. ‘’Akibat Pandemi ini, tidak hanya warga miskin saja yang terdampak. Hampir semua elemen masyarakat, semua jenis usaha juga kena dampaknya. Setelah kami teliti lagi, ada 15 ribu orang yang belum masuk DTKS, dan jika dihitung hasil Refocussing mencapai Rp 10,5 milyar,” jelasnya. Sementara, Anggota Komisi D DPRD Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, saat ini Pemkab Grobogan didorong untuk menggerakan program pemulihan perekonomian. DRPD Grobogan juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyertaan Modal. ‘’Kami mendukung langkah pemulihan perekonomian. Sebelumnya, DPRD Grobogan sudah membentuk Pansus Penyertaan Modal pada BUMD yang bertujuan untuk pemulihan perekonomian ini. Masyarakat pemilik usaha kami arahkan bisa memanfaatkann yaitu,” kata Politisi Anggota DPRD Grobogan temuda itu. Anggota Komisi D DPRD Grobogan Ali Farkan, SE dari fraksi PPP berharap pelaku UMKM dan Usaha Lokal bisa memanfaatkan program bantuan modal, salah satunya Bank Purwa Artha yang merupakan milik Pemkab Grobogan.‘’Meski ini tidak langsung kesasaran, kami harap para pelaku usaha ini bisa memanfaatkannya,” tambahnya.
KUA - PPAS 2021 UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAN LANJUTKAN PEMBANGUNAN
- Details
- Written by admin 2 dprd
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 nantinya tak jauh beda dengan Tahun sebelumnya. Itu terlihat dalam kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) 2021. Banyaknya, pengalihan Anggaran atau Refocusing akibat Pandemi Covid-19 menjadi penyebab bakal banyak Kegiatan yang dialokasikan kembali di Tahun 2021. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Agus Siswanto, S.Sos mengungkapkan hal itu. ‘’Pekerjaan Pembangunan yang tidak bisa dikerjakan akibat Pandemi Covid-19 dianggarkan kembali di RAPBD Tahun 2021. Jadi masih banyak PR yang harus diselesaikan, pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan Publik, serta Pelayanan Publik,” kata Agus Siswanto, S.Sos. Politisi PDI-Perjuangan itu menyebutkan pada 2021 nanti fokus pekerjaan masih pada Pembangunan Infrastruktur. Dimana, Infrastruktur jalan di Kabupaten Grobogan masih banyak titik-titik yang belum tertangani. Meski fokus Penggunaan Anggaran masih pada Pembangunan Infratruktur jalan, sektor lainnya tetap menjadi perhatian. Program-program di Bidang Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, dan Fasilitas Publik juga menjadi sasaran. ‘’Fokus pembangunan nanti masih pada Infrastruktur Jalan. Karena jalan Kabupaten Grobogan belum mulus 100 persen. Masih ada kurang dari 20 persen yang belum mulus. Namun, bidang Pendidikan seperti perbaikan ruang kelas juga harus menjadi perhatian,” ujar Ketua Badan Anggaran DPRD Grobogan itu. Sekretaris Daerah Grobogan Moch. Sumarsono mengatakan KUA-PPAS Tahun 2021 dirancang, dengan asumsi Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan. Targetnya, kegiatan 2021 nanti untuk melakukan pemulihan ekonomi karena Pandemi Covid-19 serta meneruskan Pembangunan. ‘’Total sekitar Rp. 150 milyar kami ajukan untuk pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Bentuknya beragam program kegiatan di masing-masing OPD. Selain itu, Anggaran untuk meneruskan Pembangunan selama ini, seperti Infrastruktur Jalan, Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan,” ujarnya.
