DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

Details

DPRD Grobogan, Senin (31/5), menggelar Rapat Paripurna tentang penjelasan Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020. Rapat dipimpin Ketua DPRD Agus Siswanto, S.Sos, dihadiri Bupati Hj. Sri Sumarni, SH, MM, Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, Sekda beserta jajaran eksekutif, dan para pimpinan BUMD setempat.

Dalam penjelasannya, Bupati Sri Sumarni, mengatakan, laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemda atas penggunaan keuangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dan penyelenggaraan operasional Pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja Pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan pada setiap akhir Tahun Anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

“Perlu kami sampaikan, bahwa BPK RI telah memberikan pendapat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020. Perolehan opini WTP ini merupakan yang keenam bagi Pemkab Grobogan. Selanjutnya mendasarkan ketentuan Permendagri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK, pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan, dalam hal laporan keuangan dengan opini WTP, DPRD tidak melakukan pembahasan dalam Rapat Panitia kerja atas laporan hasil pemeriksaan BPK,” tegas Bupati.

Dalam kesempatan itu, bupati menjelaskan, pendapatan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 2,5 triliun lebih atau 100,14 % dari anggaran setelah perubahan, atau turun 2,04 % jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019. Belanja dan transfer terealisasi Rp 2,5 triliun lebih, atau mencapai 96,12 % dari anggaran sebesar Rp 2,6 triliun lebih, turun sebesar 1,57 % jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019.  Kemudian surplus atau defisit anggaran, adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, menunjukkan angka surplus Rp 17,6 miliar lebih.

Pembiayaan netto sebesar Rp 85,5 miliar lebih atau 98,11 % dari anggarannya yaitu sebesar Rp 87,2 miliar lebih. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 103,1 miliar. SILPA tersebut berasal dari surplus tahun 2020 sebesar Rp 17,6 miliar, ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp 85,5 miliar. Saldo anggaran lebih awal (SAL) sebesar Rp 134,7 miliar. Saldo tersebut merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2019 yang dialokasikan untuk penerimaan pembiayaan pada tahun 2020.

Tentang aset daerah yang berupa aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 3,7 triliun lebih. Kewajiban Pemkab sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 100,9 miliar. Ekuitas atau kekayaan bersih per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3,6 triliun lebih. Pendapatan operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2,2 triliun. Beban operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp 2,1 triliun lebih. Surplus atau defisit kegiatan operasional menunjukkan angka surplus Rp 146, 5 miliar lebih. Sedangkan surplus atau defisit non operasional pada tahun 2020 sebesar minus Rp 2,3 miliar lebih. (Yuni)

Details

TUJUH  fraksi DPRD Kabupaten Grobogan menanggapi isi Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang diajukan Bupati Grobogan Hj. Sri Sumarni, SH, MM, dalam Rapat Paripurna DPRD. Beragam tanggapan yang disampaikan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Sugeng Prasetyo, SE, MM. Seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicara Dimas Rizky Wiratama S, SH, mengusulkan diktum ‘menimbang’ sesuai lampiran UU 12 Tahun 2011 angka 27 cukup menggunakan dasar hukum pasal 100 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Fraksi ini mempertanyakan tidak adanya pasal yang mengatur dana perimbangan dana bagi hasil, DAK, dana transfer khusus, dana insentif Daerah di dalam Raperda tersebut.

“Fraksi kami juga mengusulkan sesuai ketentuan pasal 35, 36, 37, 38, pasal 39 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk di masukkan ke dalam Raperda ini, karena apabila pasal-pasal tersebut tidak dimasukkan akan menimbulkan tidak transparannya Raperda ini,” tegaanya. Fraksi PKB lewat juru bicara Mansata Indah Maratona MSi sepakat dan sepaham, terhadap materi Raperda Pengelolaan Keuangan yang berasal dari isi PP Nomer 12 Tahun 2019. Namun tidak sepakat apabila meteri raperda ini mengurangi, menambah atau merubah isi dari PP Nomor 12 Tahun 2019. Seperti kata Kepala Daerah diganti Bupati, Perkada diganti dengan Peraturan Bupati, FPKB setuju karena Pemerintah Daerah Kabupaten dipimpin oleh Bupati, dan tidak merubah makna.

Fraksi Karya Sejahtera (F-KS) lewat juru bicara Muhammad Sidiq, AMd ada perbedaan mendasar antara Perda 8 Tahun 2013 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman kepada PP 58 Tahun 2005 dengan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman kepada PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Fraksi Karya Sejahtera mengusulkan apabila perbedaan tidak lebih dari 50 %, cukup merivisi Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujarnya. Fraksi Demokrat Amanat Berkarya (DAB) lewat juru bicara Beni Susanto, ST, mengusulkan pasal 78 ditambah satu ayat dengan mengakomodasi pasal 104 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur sanksi bagi Bupati tidak mengajukan Rancangan Perda tentang APBD. Fraksi PPP lewat juru bicara Drs. H. Sriyanto, menanyakan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) huruf e Raperda tersebut. Fraksi ini juga menanyakan dalam pasal 7 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD bertugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam perda. Fraksi Gerindra lewat juru bicara Ir. Karyoso, minta penjelasan apa yang dimaksud dengan penegertian atau definisi kompensasi dan contohnya sebagaimana ketentuan pasal 39 raperda tersebut. Fraksi ini mengusulkan agar pengertian kompensasi dimasukkan dalam penjelasan pasal per pasal.

Sedangkan Fraksi Hanura lewat juru bicara Purwanto mengusulkan agar di dalam Raperda ini ada pasal yang mengatur mekanisme transfer dana Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Fraksi ini juga menanyakan mengapa tidak dimasukkannya pasal mengenai larangan Bupati dan Perangkat Daerah melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda sebagaimana ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Yuni)

Details

BADAN Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Grobogan menyetujui usulan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang diajukan Bupati Grobogan. Raperda tersebut di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rapat dipimpin Ketua Bapemperda Hj. Lusia Indah Artani, SE, dihadiri Sekda Grobogan yang diwakili Asisten III (Administrasi Umum) Sekda Ir Muchamad Chanif MT, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wahyu Susetijono, SH, MM, Kasubag Bagian Hukum Setda, dan Sekretaris Inpektorat.

Dalam penjelasannya, Asisten III mengatakan, pengusulan raperda tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud mulai berlaku, maka Perda yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah ditetapkan paling lama pada tahun 2022.

Secara singkat, Asisten III Sekda menguraikan isi Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diajukan tersebut terdiri dari lima belas bab dengan materi muatan, yaitu Bab I berisikan pengaturan mengenai Ketentuan Umum, Bab II berisikan pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab III berisikan pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bab IV berisikan pengaturan mengenai Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bab V berisikan pengaturan mengenai Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian Bab VI berisikan pengaturan mengenai Pelaksanaan dan Penatausahaan, Bab VII berisikan pengaturan mengenai laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan APBD, Bab VIII berisikan pengaturan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Bab IX berisikan pengaturan mengenai penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian Bab X berisikan pengaturan mengenai kekayaan daerah dan utang Daerah, Bab XI berisikan pengaturan mengenai badan layanan umum daerah, Bab XII berisikan pengaturan mengenai penyelesaian kerugian keuangan Daerah, Bab XIII berisikan pengaturan mengenai informasi keuangan daerah. Bab XIV berisikan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan, dan Bab XV berisikan pengaturan mengenai ketentuan penutup.

Menanggapi isi usulan Raperda tersebut, Anggota Bapemperda H. Sukanto, SH, MH menilai, sebelum dibahas, draf isi Raperda yang diajukan Eksekutif perlu dibenahi lebih dulu karena sebagian isinya amburadul. Jika langsung dibahas akan menyusahkan Bapemperda. Sebagain contoh pasal 71 tidak ada ayat. “Selain itu saya minta kepada Eksekutif, jika mengajukan Raperda agar dilakukan pada awal tahun anggaran. Jika pengajuan waktunya mepet dikhawatir tidak bisa rampung sesuai jadwal,” pinta politisi dari PKB ini. Asisten III dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengaku siap membenahi draf isi Raperda tersebut. Setelah selesai dibenahi, Raperda tersebut akan dibahas kembali oleh Bapemperda DPRD Grobogan. (Yuni)

Details

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 Bupati Grobogan, dalam Rapat Paripurna, Rabu (14/4). Rapat yang di Pimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Ir. HM. Nurwibowo, M.Si dihadiri Plh Bupati Grobogan Dr. Ir. HM. Sumarsono, M.Si, Kepala OPD terkait, Kabag Setda terkait, Sekretaris DPRD dan para Kabag Sekretariat DPRD. Juru bicara Panitia Khusus (Pansus) 1 Tahun 2021 DPRD Kabupaten Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, Pansus I menyetujui dan menyepakati hasil pembahasan Rapat Pansus I Tahun 2021 DPRD Kabupaten Grobogan menjadi rekomendasi DPRD Kabupaten Grobogan terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 Bupati Grobogan.

“Pansus I memberikan catatan kepada Bupati Grobogan beserta Jajarannya agar benar-benar memperhatikan dan melaksanakan hasil rekomendasi ini guna perbaikan pelaksanaan Pemerintahan ke depannya. Pemkab agar tidak hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga pada pendidikan, kesehatan, serta pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, karena letak kemajuan suatu Daerah ada pada Sumber Daya Manusia yang mengelola,” tegasnya.

Politisi muda dari PDI Perjuanan ini juga berharap Pemkab Grobogan agar lebih cermat dalam merencanakan kegiatan dan penganggarannya, dengan memperhatikan dan mengkaji kebutuhan masyarakat serta efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran. Usai dibacakan laporan Pansus I, Pimpinan Rapat Paripurna Ir. HM. Nurwibowo, M.Si kemudian menawarkan kepada seluruh Anggota Dewan dan Fraksi untuk memberikan persetujuan. Seluruh Anggota Dewan pun menyetujui LKPJ Bupati 2020 dengan beberapa catatan.

Catatan tersebut antara lain tentang target pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp.2.525.449.733.189, terealisasi Rp.2.528.344.640.296 (100,11 %), atau turun Rp.53.094.874.906 dibandingkan realisasi Tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2.581.439.515.202. Saran Dewan, optimalisasi pengelolaan pendapatan Daerah dengan mensinergikan program-program intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan PAD, khususnya pada perluasan byek-obyek retribusi Daerah. Juga perlu adanya perbaikan pada saluran penerimaan pendapatan Daerah antara lain melalui platform yang lebih luas dibanding Bank Milik Daerah.

Tentang Anggaran Belanja berdasarkan perubahan APBD Kabupaten Grobogan 2020 sebesar Rp.2.612.667.067.943, terealisasi Rp.2.511.268.625.929, atau 96,12 %. Berkurangnya Anggaran Belanja Daerah dikarenakan adanya kebijakan Refocussing dan Realokasi Anggran untuk penanganan Covid-19. Juga karena komposisi belanja langsung dan tidak langsung belum ideal, dimana porsi belanja tidak langsung masih lebih besar dari belanja langsung.

Saran Dewan, perlu adanya keterlibatan DPRD dalam proses Refocussing dan Realokasi APBD untuk penanganan Covid-19, sehingga dapat terlaksana fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan Anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan penanganan Covid-19. Pemkab Grobogan juga harus berorientasi pada pembangunan yang berdampak pada perekonomian bukan pada administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, salah satunya dengan memangkas biaya belanja rutin seperti honorarium ASN untuk pelaksanaan tugas-tugas yang telah sesuai tugas pokok dan fungsi. (Yuni-Humas Setwan)

  1. KOMISI A DPRD KABUPATEN GROBOGAN PANTAU PERSIAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
  2. DPRD KABUPATEN GROBOGAN LAKUKAN BIMTEK TENTANG LKPD
  3. DPRD GROBOGAN BENTUK PANSUS LKPJ BUPATI
  4. DPRD GROBOGAN TETAPKAN POKIR DAFTAR PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 2022
  5. DPRD GROBOGAN AKAN LAKUKAN BINTEK PENGANGGARAN 2022

Back to Top

© DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan 2021